5 Web Yang Perlu Kamu Kunjungi Untuk Informasi Lowongan Pekerjaan (yogyakarta) dan sekitarnya

Tunggu Apalagi, Pak Presiden!

#opinion

Source Image: pinterest.com

Wabah pandemi yang disematkan pada COVID-19 oleh WHO akibat potensi penyebarannya yang luas masih terus berlanjut di berbagai dunia. China hingga hari ini bisa sedikit menarik nafas setelah perjuangan untuk menetralisir sejumlah kasus pandemi rakyatnya mengalami penurunan. Namun, tidak sampai disana. Kini seluruh dunia diluar China justru menjadi sasaran berikutnya, seperti Italia perhari ini menjadi jumlah terbesar kedua 17.600 kasus, Iran 12.700 kasus, Korea Selatan 8.000 kasus dan negara lainnya termasuk Indonesia yang per hari ini ada 117 kasus.

Coretan tak berfaedah ini bukan untuk membahas soal COVID-19 secara medis seperti penanganan, pencegahan atau hal yang harus dan tidak dilakukan. Namun, yang saya tekankan adalah persoalan “akibat” dari COVID-19 yang bergemuruh di seisi tanah air setelah adanya kasus pertama hingga jumlah terupdate hari ini.

Pertama, saya sedikit heran ketika kasus COVID-19 mulai muncul ke permukaan di Indonesia, malah Gubernur Jakarta yang terlihat responsif menanggapi kasus ini setelah beberapa warganya dinyatakan positif. Saya tidak update daerah lain karena media Indonesia hanya menyiarkan kota-kota besar. Keheranan saya bukan atas tindakan responsifnya, melainkan mengapa harus pemerintah daerah yang pertama peduli ketika kasus ini muncul. Malah saya merasa bangga jika pemerintah daerah seperti DKI Jakarta begitu tanggap menghadang kasus pandemi ini walau tanpa ada instruksi dari pusat. Saya sebagai orang awam justru mempertanyakan keberadaan pemerintah pusat sebagai kedudukan tertinggi negeri ini begitu senyap menghadapinya. Malah, sampai hari ini tidak ada pengumuman resmi bahwa pemerintah pusat akan melakukan tindakan pencegahan. Saya takut daerah-daerah berjalan sendiri tanpa adanya komando yang terintegrasi dari pusat.

Kedua, jika pemerintah pusat melakukan upaya jalan underground dan sedang melakukan analisa mendalam, setidaknya beritahukan langkah konkrit pemerintah seperti pemeriksaan awal sebagai pencegahan pandemi ini tidak tersebar luas. Informasi sangat penting dan paling dibutuhkan saat ini. Saya kurang yakin jika menutup informasi jumlah penyebaran kasus di Indonesia disebut efektif sebagai dalih agar tidak membuat panik masyarakat. Nyatanya, berita itu kian meronta kemana-mana bercampuraduk dengan hoax. Singkatnya, menutupi informasi kasus COVID-19 di zaman Whatsapp ini sama dengan bohong, justru masyarakat semakin panik mempertanyakan tindakan pemerintah bahkan tidak sedikit menyebut situasi ini dipolitisasi pemerintah.

Ketiga, beberapa negara sudah jauh menutup akses WNA ke negaranya, WNA yang berada di negaranya segera dipulangkan, tes segera dilakukan, jalur pariwisata ditutup, penerbangan diberhentikan, tim medis disiagakan bahkan sampai melakukan lockdown. Lalu di Indonesia, pemerintah malah asyik dengan diskon pesawat dan pariwisata, serta menambah riuh dengan RUU Omnibus Law. Namun, ini jauh sebelum pandemi ini masuk secara resmi ke Indonesia. Lihat setelah beberapa kasus terjadi hari ini apakah ada langkah pasti? Tidak. Saya tidak paham analisa mendalam apalagi yang pemerintah tunggu sedang warganya sedang sakarat, sedang ketakutan, bahkan meninggal akibat pandemi ini.

Sedikit dari yang disebutkan diatas, saya jadi mempertanyakan fungsi sebenarnya pemerintah negara bagi rakyatnya dalam kondisi serba kejepit. Apakah ini persoalan stabilitas ekonomi, ancaman bangsa lain, defisit keuangan negara? Bukan. Ini persoalan melindungi hak hidup seseorang, ketakutan telah masuk ke tiap-tiap hati manusia.

Untuk itu, pak Presiden. Tenangkanlah wargamu, berilah rasa aman dari ketakutan ini, semua nyawa orang-orang yang telah dititipkan hanya bergantung pada tindakanmu. Bekerjasama, transparansi dan bergerak untuk melawannya. Pandemi ini musuh semua bangsa, kini giliran kita melawannya. Jadi, tunggu apalagi, Pak. Presiden.